VISI MISI KN LSM INDONESIA

Visi

Mewujudkan Indonesia Bersih. Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Menuju Masyarakat Adil dan makmur serta menguatkan peran serta masyarakat dalam memantau penyelenggara negara dan turut serta dalam mengawasi kebijakan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bebas dari korupsi, berkeadilan ekonomi, sosial, serta jender.

Misi

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang bebas aspiratif dan komunikatif dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), berdasarkan Pancasila dan pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945, secara murni dan konsekuen demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Berperan aktif memantau kebijakan Pemerintah dalam pembangunan baik di Pemerintah Pusat maupun Daerah.

3. Sebagai Mitra Kerja Pemerintah senantiasa memberikan kontribusi sebagai alat kontrol dalam menjalankan roda pemerintahan menuju Indonesia Bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan diharapkan akan menjadi Pencerah dan Penyeimbang dalam Gerakan pemberantasan Korupsi, mewujudkan Indonesia Bersih.

Read More

GALERI DIALOG INTERAKTIF KN LSM INDONESIA

Read More

GALERI TASYAKURAN 1 TAHUN KN LSM INDONESIA

Read More

GALERI RAKERLUB PUNCAK BOGOR

Read More

Dialog Publik KN LSM Indonesia

Ditengah sorotan keberadaan LSM di Indonesia telah terjadi fenomena yang menarik, disalahsatu hal keberadaan LSM maupun Ormas sangat dibutuhkan dalam mengawal jalannya Pemerintahan yang bersih dari KKN di Pusat maupun di Daerah, tetapi ada juga yang menanfaatkkan legalitas organisasi kemasyarakatan untuk kepentingan kelompok maupun indifidu sehingga seringkali benturan antar ormas seringkali terjadi.

Untuk mencari solusi akan keberadaan LSM/Ormas di Indonesia, Komite Nasional LSM Indonesia dihari jadinya yang pertama menggelar Dioalog Publik dengan tema  “Problematika LSM”. Acara tersebut digelar di Gedung Joang 45 Menteng Raya 31 Jakarta Pusat. Beberapa nara sumber dihadirkan mulai dari Pakar Politik, Akademisi maupun Kementrian Dalam Negeri, sehingga diharapkan akan mampu membawa pencerahan keberadaan LSM dan Ormas saat ini. Apalagi tidak lama lagi RUU Ormas akan disahkan DPRRI oleh sebab itu melalui Dialog ini kita juga ingin  mengkritisi RUU tersebut, papar Ketua Umum Komite Nasional LSM, Hobbin SE.

Read More

Aksi Unjuk Rasa Warnai Jakarta dan Sekitarnya

Aksi unjuk rasa masih mewarnai Jakarta dan sekitarnya. Ratusan orang yang menamakan diri sebagai Persatuan Penumpang Kereta Api (PPKE) Bekasi, menolak kenaikan tarif transportasi Kereta Api dan perbaikan jadwal Kereta Api.

Berikut jadwal berbagai kegiatan masyarakat di Jakarta dan sekitarnya yang dihimpun kabarcepat.com dari berbagai sumber, Selasa (25/09/2012).

1.Pukul 06.00 di Stasiun KA Bekasi, unjuk rasa oleh Persatuan Penumpang Kereta Api (PPKE) Bekasi, 200 Orang, Menolak kenaikan tarif transportasi Kereta Api & perbaikan jadwal Kereta Api, Penanggungjawab telah dihimbau untuk tidak melaksanakan aksi Stasiun Kereta Api karena dilarang UU No.9/1998.
2.Pukul 07.00 di PT.Karapan Budi Dharma Semper Timur Jakarta Utara, unjuk rasa oleh Buruh Jakarta Bergerak (SBTPI,SPTJR), 100 Orang, Meminta pihak perusahaan segera memberlakukan Jamsostek.

3.Pukul 07.00 di PT.Armada Jhonson Controls Kab.Bekasi, mogok Kerja oleh Karyawan PT.Armada Jhonson Control, 500 Orang, Meminta penghapusan sistem kerja outsourching.

4.Pukul 07.00 di PT.Topan Printing Indonesia Kab.Bekasi, mogok kerja oleh Karyawan PT.Topan Printing Indonesia, 300 Orang, meminta dipekerjakannya kembali bagi karyawan yang terkena skorsing.

5.Pukul 08.00 di PT.Onna Prima Utama Jakut, unjuk rasa mogok kerja oleh Karyawan PT.Onna Prima Utama, 100 Orang, Meminta penghapusan sistem kerja outsourching, Realisasi uang transportasi & pembentukan Serikat Buruh.

6.Pukul 09.00 di Depan Istana Negara, unjuk rasa oleh Perorangan, 1 Orang, meminta pembatalan sertifikat hak milik an.Suwardi Salim Cs dan hapus PP No.24/1997.

7.Pukul 09.30 di Walikota Jakarta Timur, Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Kantor KPK & Kantor Kejati DKI Jakarta, unjuk rasa oleh Komite Nasional Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia (KN-LSM-Indonesia), 100 Orang, Meminta pengusutan & penuntasan kasus korupsi anggaran Pendidikan di Prov.DKI Jakarta.

8.Kantor Kejaksaan Agung Jaksel & Bundaran HI Jakpus, unjuk rasa oleh Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS), 300 Orang, Meminta penuntasan kasus korupsi dana BLBI.

9.Pukul 10.00 di Kantor KPK, unjuk rasa oleh Barisan Pemuda Labuhanbatu, 50 Org, Meminta pengusutan & penuntasan kasus korupsi di Kab.Labuhanbatu Sumut.

10.Pukul 10.00 Route:Kantor Walikota Depok-Sepanjang Jl.Margonda,KFC Depok,Mc Donald Depok, unjuk rasa Pawai, Solidaritas Muslim Masyarakat Depok (SOMAD), 100 Orang, Meminta cabut peredaran film Innocence of Muslim, Antisipasi massa melakukan penutupan dan pengrusakan paksa terhadap restauran cepat saji KFC & Mc Donalds,Pengamanan perlu atensi.

11.Pukul 10.00 di Depan Gd.Baharkam Mabes Polri Jaksel, unjuk rasa oleh Kumpulan Masyarakat Anti Korupsi (KUMAKI), 200 Org, Meminta pengusutan & penuntasan kasus korupsi Mobile Pusat Layanan Internet Kec.di PT.Telkom.

12.Pukul 11.00 di Kementerian Kelautan & Perikanan dan Depan Istana Negara Jakpus, unjuk rasa oleh Solidaritas Petani Garam Madura, 50 Orang, Meminta pemerintah memperhatikan nasib petani garam.

Read More

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo Dikecam Ratusan LSM

Komite Nasional Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia yang mewadahi ratusan LSM di Jakarta, mengecam gagasan Gubernur DKI Jakarta Jokowi yang akan merekrut 3 ribu anggota Satpol PP menjadi anggota Dinas Perhubungan DKI (Dishub) untuk mensterilasasi jalur busway Transjakarta.

Ketua Umum Komite Nasional LSM, Hobbin SE, mengatakan seharusnya gubernur lebih cermat dan tegas bersikap dalam menerima usulan Dishub, dan bukan ditelan mentah-mentah.

“Dampak langsung akan terasa di tengah-tengah warga dengan banyaknya pengurangan personil Satpol PP. Coba kita lihat fakta di lapangan yang bekerja turun langsung di tengah warga ialah petugas Satpol PP baik dari pertolongan korban banjir hingga penertiban dan penegakan hukum atas Perda DKI,” kata Hobin, Rabu (28/11) pagi.

Dikatakan Hobin, jumlah Satpol PP di Jakarta sekitar 6 ribuan. Jika dipangkas separuhnya maka penegakan Perda akan sulit dilakukan dan semakin liar kehidupan di Jakarta.

“Ini realistis, Jika Gubernur tidak setuju cara satpol PP menegakkan perda dengan pentungan bukan berarti personil satpol PP dibenci warga Jakarta, coba Jokowi tanyakan kepada warga yang terjun langsung kelapangan dalam menginspeksi keadaan wilyahnya kebanyakan dilakukan oleh pihak Satpol PP dari kelurahan.

Hobbin menyarankan sebaiknya diadakan kajian dan penelitian tentang kebutuhan personil untuk pelayanan publik sebelum adakan mutasi besar-besaran. usul Hobbin. selanjutnya mengenai “Sterilisasi busway itu tidak selama 24 jam penuh,ada di waktu-waktu tertentu,seperti saat jam sibuk kantor. Seharusnya Satpol PP cukup diperbantukan saja dalam menjaga jalur busway,” tegasnya.

Demikian juga, bahwa penegakan Perda No 8 tahun 2007 yang dilaksanakan Satpol PP juga melekat kepada kepala wilayah-wilayah lainnya. “Contohnya Satpol PP diperbantukan Dinas P2B dalam penertiban bangunan dan Penertiban PMKS oleh Dinas Sosial,” tuturnya.

Ia menjelaskan,pengurangan petugas Satpol PP akan berdampak langsung terhadap kepala wilayah seperti Walikota khususnya camat dan lurah.

“Jika benar-benar terjadi maka petugas Satpol PP akan minim sekali di wilayah kecamatan dan kondisi yang lebih memprihatinkan terjadi di tingkat kelurahan karena tidak ada tenaga operasional,” imbuhnya.

Ia menambahkan, sudah jelas didalam pergub 147 dan 149 tahun 2009 bahwa Camat dan Lurah sebagai penanggung jawab operasional dibidang ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dilaksanakan Satpol PP.

“Perlu adanya pengkajian ulang untuk hal tersebut,dan harus mencabut pergub 147 dan 149 jika melaksanakan keputusan tersebut,” tambahnya.

Read More